Berita

Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata

Jumat Wage, 12 September 2014 08:36 WIB 1455

Jakarta, (10 September 2014)  Untuk meningkatkan kualitas daya saing industri pariwisata menghadapi persaingan ke depan, terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, pada hari  Rabu (10/09) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) secara resmi mengumumkan (launching) 17 Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) pariwisata yang akan melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata. “Dengan kehadiran 17 Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata, diharapkan mendorong dipenuhinya standar usaha dan peningkatan kualitas layanan pelaku usaha di sektor pariwisata yan otomotis juga akan meningkatkan daya saing industri pariwisata nasional,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu pada launching LSU bidang Pariwisata di Balairung Soesilo Soedarman, Rabu (10/9).

 

Kehadiran LSU merupakan implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang mengisyaratkan bahwa produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata harus memiliki standar.  Setelah itu ada PP no. 52 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata dan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor 7 Tahun 2014 mengenai penyelengaraan sertifikasi usaha pariwisata yang mengatur pendirian LSU, pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan. Permen tersebut mewajibkan pelaku industri untuk melakukan Sertifikasi Usaha Pariwisata agar profesionalisme pengelolaannya bisa memenuhi standar usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “Profesionalitas ini sangat penting agar potensi besar Indonesia di bidang pariwisata yang sangat besar bisa dimanfaatkan secara optimal bagi pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk bagi pengembangan budaya,” kata Menteri.

 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menunjuk dan menetapkan 17  (tujuh belas) Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang Pariwisata yaitu:
1.       PT. Sucofindo International Certification Service, Jakarta;
2.       PT. Sai Global Indonesia,  Jakarta;
3.       PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan,  Jakarta;
4.       PT. Sertifindo Wisata Utama,  Semarang;
5.       PT. Karsa Bhakti Persada, Bandung;
6.       PT. Megah Tri Tunggal Mulia (National Hospitality Certification), Surabaya;
7.       PT. Tribina Jasa Wisata, Jakarta;
8.       PT. Graha Bina Nayaka,  Jakarta;
9.       PT. El John Prima Indonesia,  Jakarta;
10.     PT. Adi Karya Wisata, Yogyakarta;
11.     PT. Indonesia Certification Services Management,  Jakarta;
12.     PT. Sertifikasi Usaha Pariwisata Indonesia,  Jakarta;
13.     PT. Bhakti Mandiri Wisata Indonesia, Yogyakarta;
14.     PT. Tuv Rheinland Indonesia,  Jakarta;
15.     PT. Mutuagung Lestari, Jakarta;
16.     PT. Enhai Mandiri 186, Bandung;
17.     PT. Sertifikasi Usaha Pariwisata Nasional, Denpasar.
 
Setelah launching ini, LSU bidang Pariwisata dapat segera melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara independen, tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan tidak memerlukan izin dari pemerintah namun tetap melaporkan pelaksanaan kegiatan. Sesungguhnya yang akan kita hadapi pada tahun-tahun yang akan datang adalah persaingan dunia usaha pariwisata secara terbuka ditingkat global, yang membutuhkan kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata sesuai standar usaha pariwisata sehingga dapat diterima dan diakui oleh seluruh stakeholder pariwisata global khususnya ASEAN. (Sumber : Parekraf.go.id)