Berita

Pemahaman Perundang-undangan Perikehidupan Penghayat Kepercayaan

Rabu Kliwon, 16 Mei 2012 09:25 WIB 1281

Dalam rangka menyamakan persepsi antara pemangku kebijakan, pelaksana di daerah dan penerima manfaat peraturan perundangan berkaitan dengan perikehidupan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan perundangan berkaitan dengan perikehidupan penghayat kepercayaan beserta permasalahan dan solusi pemecahannya, maka telah diselenggarakan kegiatan Pemantapan Pemahaman Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Perikehidupan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada hari Senin s.d. Selasa, 14 s.d. 15 Mei 2012 di Hotel Brongto, Yogyakarta. Memperhatikan sambutan dan arahan Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, pemaparan para narasumber, pemangku kepentingan dari penghayat kepercayaan, serta masukan dan saran dari para tokoh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dan peserta kegiatan, maka dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sosialisasi Peraturan Perundangan terkait perikehidupan penghayat kepercayaan harus lebih ditingkatkan baik kuantitas, kualitas maupun persebarannya dan diharapkan dapat dirasakan sampai tingkat desa/kelurahan. 2. Kegiatan sosialisasi pemahaman perundangan terkait perikehidupan penghayat kepercayaan perlu mengundang anggota team BAKORPAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) seperti Kementerian Agama, Kejaksaan, Sekolah- Sekolah dan Perguruan Tinggi . 3. Perlu diusulkan mengenai pembelajaran di sekolah terkait materi nilai-nilai luhur budaya spiritual. 4. Pelaksanaan perkawinan antar anggota paguyuban penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda perlu mengacu pada undang-undang yang berlaku yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 21 dan UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 35. 5. Perlu diterbitkan PERDA untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor. 43 dan Nomor 41 Tahun 2009. 6. Perlu tindak lanjut pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota terhadap sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan Nomor 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan melibatkan tokoh masyarakat.