Berita

SIARAN PERS: Renstra Kemenparekraf Fokus Pada Peningkatan Daya Saing Kepariwisataan dan Nilai Tambah Ekonomi Kreatif

Senin Pahing, 9 Januari 2012 09:32 WIB 1142

Jakarta, 4 Januari 2012 – Dalam kesempatan lokakarya dengan stakeholders, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu, memaparkan draft Rencana Strategis (Renstra) kementerian hingga tahun 2014. Dengan mengangkat tema “Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat”, penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur kementerian yang baru, dari Kementerian Kebudayaan Pariwisata menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Di awal pemaparan, Mari Pangestu menekankan pentingnya sektor pariwisata terhadap perekonomian. Pertumbuhan pariwisata Indonesia selalu di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia dan melebihi perkembangan pariwisata dunia. Tahun 2011 perolehan devisa dari pariwisata diperkirakan mencapai USD8.5 miliar, naik 11.8% dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini melebihi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan ada di level 6.5% dan pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya berkisar 4.5%. Untuk kontribusi terhadap devisa, sektor pariwisata ada di peringkat 5 setelah minyak dan gas bumi, minyak kelapa sawit, batubara, dan karet olahan. Mari Pangestu menjelaskan bahwa untuk visi pariwisata, fokusnya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan. Upaya yang perlu dilakukan agar sejalan dengan visi tersebut adalah peningkatan daya saing produk wisata, pengembangan daya tarik, promosi terpadu dan berkesinambungan, serta pengembangan institusi dan sumber daya manusia. “Untuk pariwisata ada tiga hal utama. Destinasi yang sudah ada akan dikembangkan, mengembangkan destinasi baru, dan wisata minat khusus. Untuk wisata minat khusus yang akan dikembangkan adalah MICE (Meeting, Incentives, Convention and Exhibition), wisata bahari dan alam, wisata olahraga, serta wisata belanja dan kuliner,” jelas Mari Pangestu. Untuk pengembangan destinasi pariwisata, tambahnya, akan difokuskan pada pengembangan 15 Destination Management Organization (DMO), desa wisata, pusat rekreasi masyarakat, pasar wisata, zona kreatif, daya tarik wisata serta melakukan kerjasama dan kemitraan. Berdasarkan draft Renstra ini, pada 2014 Indonesia akan memiliki 15 destinasi wisata yang telah menerapkan tata kelola destinasi yang berkualitas (Destination Management Organization). Untuk pariwisata berbasis pedesaan, ditargetkan tahun 2014 akan ada 822 desa, naik dibandingkan 2011 yang hanya sejumlah 674 desa. Untuk sektor ekonomi kreatif, visi yang diusulkan adalah meningkatkan kualitas hidup, toleransi, dan penciptaan nilai tambah. Langkah-langkah yang akan dilakukan agar sejalan dengan visi tersebut adalah peningkatan daya saing dan penciptaan nilai tambah, pengembangan institusi, apresiasi dan penegakan hukum, promosi terpadu dan berkesinambungan, pengembangan SDM dan bahan baku, serta pengembangan teknologi dan akses pembiayaan. “Kami menyadari bahwa masalah HKI dan akses terhadap pembiayaan menjadi masalah utama pengembangan ekonomi kreatif. Kami akan melakukan koordinasi dan kerjasama agar perlindungan dan penegakan HKI menjadi lebih efektif, serta memfasilitasi pembiayaan dan match making untuk mengatasi masalah akses terhadap pembiayaan,” papar Mari Pangestu. Dari serangkaian langkah yang nantinya akan dilakukan untuk sektor ekonomi kreatif, diharapkan ada peningkatan bukan hanya untuk devisa, namun juga konsumsi masyarakat terhadap produk dan jasa kreatif, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi nilai tambah ekonomi kreatif terhadap ekonomi nasional, citra Indonesia, dan investasi ekonomi kreatif. Dalam draft Renstra dikemukakan bahwa kontribusi ekonomi dari industri kreatif terhadap PDB diperkirakan akan meningkat dari 7.5% di tahun 2011 menjadi 8% pada 2014. Sementara untuk partisipasi tenaga kerja, untuk periode yang sama diharapkan naik dari 8% menjadi 8.75%. Untuk penguatan kelembagaan, berdasarkan draft Renstra, nantinya akan dibentuk Badan Perfilman Nasional, Forum Komunikasi, Lembaga Perlindungan HKI, ruang-ruang publik, dan melakukan kampanye apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif. Pada kesempatan lokakarya ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar, juga memaparkan struktur kementerian yang baru yang telah mendapat persetujuan Presiden. Berdasarkan Perpres No.92 Tahun 2011 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Desember 2011, struktur organisasi eselon I Kemenparekraf terdiri dari: Setjen; Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata; Ditjen Pemasaran Pariwisata; Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya; Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK; Badan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara untuk staf ahli akan terdiri dari empat bidang yakni perlindungan keanekaragaman karya kreatif, jasa ekonomi, hubungan antar lembaga, dan IPTEK Baik Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya maupun Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK akan memimpin tiga direktorat. Ditjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya akan memimpin Direktorat Perfilman, Seni Pertunjukan dan Musik, dan Seni Rupa, sementara untuk yang Berbasis Media, Desain dan IPTEK terdiri dari Direktorat Media Elektronik dan Cetak, Media Digital, dan Desain dan Arsitektur. Sapta menambahkan, struktur organisasi yang baru ini sudah mencerminkan visi, misi, dan tujuan, struktur dan sistem, serta sumber daya manusia. “Kita akan segera menyampaikan struktur yang baru ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jika ini disetujui, kita bisa langsung bekerja,” jelasnya. Lokakarya dihadari oleh sekitar 200 orang yang mewakili kementerian terkait, BUMN, asosiasi sektor pariwisata, asosiasi sektor ekonomi kreatif, perwakilan kota kreatif, dan perwakilan lembaga pendidikan tinggi. Proses selanjutnya dari Penyusunan Renstra ini adalah melakukan lokakarya, secara khusus dengan mitra kerja pemerintah Komisi X DPR RI, dan melakukan harmonisasi sekaligus penelaahan bersama kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. (Sumber : Budpar.go.id)